MANNA CENTER - Berikut Contoh Soal CPNS TWK – Tata Negara dan Pembahasannya
1. Salah satu sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah ....
A. Negara berdasarkan kekuasaan
B. Negara berdasarkan sistem absolutisme
C. Negara berdasarkan kekuatan rakyat
D. Negara berdasarkan ketuhanan
E. Negara berdasarkan sistem konstitusi
Pembahasan
1. Jawaban: E
2. Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh ....
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Pembahasan
2. Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang- Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, termasuk pengaturan administrasi para Hakim. Jawaban: A
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan dewan yang anggota-
anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan berapa
orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut?
A. Ditunjuk langsung oleh gubernur di daerahnya masing-masing dan jumlah
mereka 4 orang
B. Dipilih langsung oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) di daerahnya masingmasing dan jumlah mereka 4 orang
C. Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah
mereka 4 orang
D. Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah
mereka 5 orang
E. Dipilih berdasarkan prestasi dan ketokohan di daerahnya masingmasing
dan jumlah mereka 5 orang
Pembahasan
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan dewan yang anggotaanggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Setiap daerah atau provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Jawaban: C
4. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membawahi bidang ....
A. pertanian dan pangan
B. transportasi dan infrastruktur
C. industri dan perdagangan
D. hukum, HAM, dan keamanan
E. kependudukan dan kesejahteraan
Pembahasan
4. Dari 9 komisi yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membawahi bidang hukum, HAM, dan keamanan. Jawaban: D
5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ....
A. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
B. Presiden dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Mahkamah Konstitusi
D. Mahkamah Agung
E. Jaksa Agung
Pembahasan
5. Berdasarkan pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi
“Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jawaban: A
6. Pemegang kekuasan untuk membentuk undang-undang di Indonesia adalah ....
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E. Komisi Yudisial
Pembahasan
6. Jawaban: D
7. Presiden berhak menetapkan peraturan peme r intah sebagai pengganti undang-undang yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memberikan persetujuannya setelah melakukan persidangan, maka langkah yang harus dilakukan Presiden adalah ....
A. mencabut peraturan pemerintah tersebut
B. merevisi peraturan pemerintah tersebut untuk kemudian mengajukannya kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan
C. mengganti peraturan pemerintah tersebut dengan peraturan pemerintah yang baru
D. merubah peraturan pemerintah tersebut hingga sesuai dengan yang dikehendaki Dewan Perwakilan Rakyat
E. melakukan lobi politik kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pembahasan
7. Berdasarkan pasal 22 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Jawaban: A
8. Hukum perdata adalah ....
A. hukum yang mengatur hubungan hukum negara dengan orang, antara negara dan bagian-bagiannya, antara negara yang satu dengan negara lainnya
B. hukum yang menentukan peristiwa atau perbuatan kriminal
C. hukum yang mengatur antara negara dengan perorangan
D. hukum yang menentukan keadaan atau kedudukan serta hak dan kewajiban pribadi
E. hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara
Pembahasan
8. Jawaban: E
9. Salah satu landasan yuridis bangsa Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan bangsa lain di dunia ini adalah ....
A. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945
B. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
C. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945
D. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945
E. Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945
Pembahasan
9. Jawaban: B
10. Bangsa Indonesia memandang untuk melakukan kerja sama dengan bangsa lain di dunia ini karena ....
A. Bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan internasional perihal keberadaannya
B. Bangsa Indonesia membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum dikuasainya
C. Bangsa Indonesia membutuhkan dukungan bangsa-bangsa lain jika terlibat konflik
D. Bangsa Indonesia membutuhkan pinjaman internasional untuk melanjutkan pembangunan
E. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional Pembahasan
10. Jawaban: E
11. Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi ditetapkan oleh ....
A. Presiden
B. Gubernur
C. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
D. Kepala Badan Kepegawaian Negara
E. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Pembahasan
11. Sesuai Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dan Daerah
Provinsi. Jawaban: C
12. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, penetapan pemenang ditentukan melalui jumlah suara masing-masing pasangan. Sesuai pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara .... dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan .... suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
A. lebih dari 50% – sedikitnya 20%
B. lebih dari 40% – sedikitnya 20%
C. lebih dari 30% – sedikitnya 20%
D. lebih dari 25% – sedikitnya 20%
E. lebih dari 20% – sedikitnya 20%
Pembahasan
12. Jawaban: A
13. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam ....
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. Undang-Undang (UU)
C. Keputusan Presiden (Keppres)
D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
E. Keputusan Menteri Sekretaris Negara (Kep-Mensesneg)
Pembahasan
13. Sesuai Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang.” Jawaban: B
14. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas .... dan tugas pembantuan.
A. dikotomi
B. hegemoni
C. ekonomi
D. otonomi
E. musyawarah mufakat
Pembahasan
14. Sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Jawaban: D
15. Tugas Komisi D Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah membahas ....
A. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
B. non-GBHN
C. Pertanggungjawaban Presiden
D. Amandemen Undang-Undang Dasar
E. Perubahan Undang-Undang
Pembahasan
15. Jawaban: C
16. Lembaga Negara nondepartemen kelengkapan Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ....
A. Lembaga Pertahanan Nasional
B. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
C. Lembaga Administrasi Negara
D. Lembaga Sandi Nasional
E. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Pembahasan
16. Jawaban: A
17. Kampanye Pemilihan Umum kerap disebut dengan pesta demokrasi. Peserta pemilu akan berusaha mencari pendukung sebanyak-banyaknya melalui cara ....
A. memberikan janji-janji yang membius
B. mengerahkan massa melalui pawai keliling
C. menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan
D. memberikan hiburan dengan mendatangkan pesohor-pesohor terkenal
E. memberikan siraman rohani
Pembahasan
17. Jawaban: C
18. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 1, Presiden berhak memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari ....
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. Komisi Yudisial
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. Dewan Perwakilan Rakyat
Pembahasan
18. Jawaban: B
19. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23F ayat 2, pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah ....
A. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Presiden
B. Pimpi nan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Presiden untuk selanjutnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat
C. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota
D. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Pembahasan
19. Sesuai Pasal 23F ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan, “Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.”
Jawaban: C
20. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapakah yang menyatakan, Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang?
A. Pasal 23A
B. Pasal 23B
C. Pasal 23C
D. Pasal 23D
E. Pasal 23E ayat 1
Pembahasan
20. Jawaban: D
21. Selain bertugas untuk memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan, tugas bank sentral yang penting lainnya adalah ....
A. mendorong kian bergulirnya kegiatan ekonomi
B. mencetak dan mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah
C. mendorong kegiatan ekspor untuk mendatangkan devisa
D. mengawasi kegiatan ekonomi di dalam maupun luar negeri
E. mencetak dan mengedarkan perangko dan materei
Pembahasan
21. Jawaban: B
22. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat 4, pemilihan Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Agung adalah ....
A. dipilih dari dan oleh hakim agung
B. dipilih oleh Presiden
C. dipilih oleh Presiden untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwkilan Rakyat untuk mendapat persetujuan
D. dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. dipilih oleh kehakiman
Pembahasan
22. Sesuai Pasal 24A ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan, “Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.” Jawaban: A
23. Asas-asas pemilihan umum adalah ....
A. langsung, umum, bebas, dan rahasia
B. rahasia
C. jujur dan adil
D. langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
E. bebas
Pembahasan
23. Sesuai Pasal 22E ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Jawaban: D
24. Hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) adalah ....
A. KPU adalah pengawas proses pemilihan umum dan Panwaslu adalah penyelenggara pemilihan umum
B. KPU dan Panwas l u adal ah penyelenggara pemilihan umum
C. KPU dan Panwas l u adal ah penyelenggara sekaligus pengawas proses pemilihan umum
D. KPU dan Panwaslu adalah pelaksana sekaligus penanggung jawab proses pemilihan umum agar dapat berlangsung sesuai asas-asas pemilihan umum
E. KPU adalah penyelenggara pemilihan umum dan Panwaslu adalah pengawas proses pemilihan umum
Pembahasan
24. Jawaban: E
25. Menurut pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas ....
A. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara
B. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
C. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
D. TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara
Pembahasan
25. Sesuai pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar disebutkan, “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Jawaban: A
26. Menjadi wewenang siapakah untuk memutuskan terjadinya perselisihan tentang hasil pemilihan umum?
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Kehakiman
E. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Pembahasan
26. Sesuai Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Jawaban: C
27. Bagaimana mekanisme penggantian Presiden jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya?
A. digantikan oleh pejabat Presiden yang ditunjuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai habis masa jabatannya
B. digantikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai habis masa jabatannya
C. digantikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sampai habis masa jabatannya
D. digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya
E. digantikan oleh pejabat Presiden yang ditunjuk Mahkamah Agung sampai habis masa jabatannya
Pembahasan
27. Sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.” Jawaban: D
28. Menjadi wewenang siapakah untuk memutuskan pembubaran partai politik?
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)
D. Presiden
E. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Pembahasan
28. Sesuai Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Jawaban: A
29. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ....
A. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000
B. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000
C. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000
D. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000
E. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000
Pembahasan
29. Jawaban: C
30. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah ....
A. Tentara Rakyat
B. Tentara Pejuang
C. Tentara Nasional
D. Tentara Profesional
E. Jawaban A, B, C, dan D benar
Pembahasan
30. Jawaban: E
0 komentar:
Posting Komentar